Parenting

Zonasi, Sistem Pendidikan Paling Tepat Untuk Indonesia?

Zonasi, sistem penerimaan siswa baru yang baru-baru ini cukup menghebohkan jagad pendidikan di Indonesia. Pro kontra pun terjadi, ataupun yang berada pada zona abu-abu.

Zona abu-abu? Maksudnya?

Maksudnya seperti saya, saya justru mengklaim kalau saya berada di zona abu-abu dalam menyikapi zonasi ini. Entah orang lain mengganggapnya saya kontra, ya bisa jadi, karena beberapa opini yang sudah saya lontarkan di sosial media, ataupun akan saya ulas di postingan ini pun, tampak semacam saya kurang setuju dengan sistem zonasi yang berlaku sekarang.

Zonasi, seperti namanya, memang berpusat pada zona tertentu. Penerimaan siswa baru, bukan berdasar pada nilai saja, tapi utama dan prioritasnya adalah jarak. Untuk penerimaan SD, tentunya bukan hanya pada usia saja seperti sebelum-sebelumnya, tapi lebih kepada siapa yang jarak lokasi sekolah dan data sesuai alamat KK paling dekat, maka ia lah yang otomatis bisa masuk ke SD yang diharapkan.

Sekilas, program zonasi ini memang cukup menyenangkan. Siapa sih, yang gak pengen, anak sekolah dekat rumah. Gak perlu anter jauh-jauh, atau pake moda transportasi dengan jarak tempuh cukup jauh, ataupun harus bayar jasa antar/ jemput sekolah saking jauhnya sekolah dari rumah. Saya juga mau banget! Bahkan ketika Ical playgroup sampai lulus SD pun, saya pilih yang paling dekat rumah.

Lalu kenapa, ketika sebuah program yang di atas kertas ini kelihatan apik & memukau, tapi ternyata secara eksekusinya membuat banyak orang tua murid dan bahkan si murid itu sendiri menjadi cemas bahkan protes?

Sistem Zonasi PPDB 2019

Polemik Zonasi

Ada beberapa pertanyaan yang berkecamuk di kepala saya tentang sistem zonasi penerimaan siswa baru di tahun 2019, Β yang saya tuangkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Zonasi Untuk Semua Area?

Zonasi yang sepengetahuan saya, sudah berlangsung sejak tahun lalu, namun nyatanya baru membuat heboh luar biasa di tahun 2019 ini, memang punya konsep yang bagus. Jika program ini berhasil, tentunya angka kemacetan (utamanya di kota-kota besar bisa lebih terurai). Bayangkan, anak-anak yang tumbuh di kota besar, seperti Jakarta misalnya, cukup bersekolah saja dekat rumahnya, maka gak perlu deh berangkat jam 5 subuh demi mengejar jam masuk sekolah yang lokasinya berbelas-belas kilometer dari rumah.

Ok, itu untuk ukuran Jakarta atau beberapa kota di Indonesia yang sudah mulai mengalami kemacetan parah tiap jam-jam berangkat serta pulang kantor/ sekolah. Untuk daerah lain, yang terbilang masih lengang, apakah zonasi masih bisa dikatakan sebagai jalan terbaik sistem penerimaan siswa baru? Ataukah alangkah lebih baiknya, zonasi dilakukan bertahap ke beberapa daerah yang memang benar-benar membutuhkan? Indonesia, bukan Jakarta aja yes, atau kota-kota sejenis yang macet juga. Indonesia luas, Bung!

2. Zonasi Untuk Semua Siswa?

Ketika Zonasi berlaku untuk penerimaan masuk SD, maka tampak tidak terlalu banyak protes. Ada beberapa gejolak tapi tidak seheboh proses penerimaan siswa baru di tingkat SMP & SMA. Mengapa bisa terjadi?

A. Perjuangan Anak & Orang Tua

Dari mulai SD kelas 1 hingga lulus kelas 6, sebagian anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk masuk SMP yang diharapkan. Begitu pula dengan anak-anak kelas 1-3 SMP, sebagian anak yang *niat ingsun* ingin masuk SMA idaman mereka, sudah belajar sepenuh hati, bahkan ada yang masih masuk les sepulang sekolah. Bimbel itu gak murah ya cin, rata-rata juta-jutaan harganya. Selain perjuangan anak, orang tua pun ikut berjuang dari sisi biaya dan juga pendampingan. Saya sendiri, tidak memasukkan Ical ke Bimbel untuk menghadapi USBN SD, pertimbangannya karena Ical sudah mendapatkan di sekolah, berupa tambahan jam belajar khusus materi USBN baik di jam masuk maupun pulang sekolah. Setelah berdiskusi dengan Ical pun, ia memilih untuk tidak ikut Bimbel.

Harusnya, saya cuek aja dong ya, ngapain mikirin orang-orang yang protes dengan sistem zonasi karena udah keluar biaya buat les ini itu? Sayangnya, saya gak bisa cuek. Karena di depan mata saya sendiri, melihat para orang tua murid yang anak-anaknya punya nilai diatas Ical, karena mereka aktif ikut try out serta Bimbel, nyatanya harus terlempar ke sekolah yang bukan pilihan.

PILIHAN, yap pilihan yang bahkan sudah ditetapkan sejak beberapa tahun sebelum sistem zonasi berlaku, sehingga mereka berjuang untuk meraih impiannya tersebut.

Iya benar, mengajarkan ke anak juga, kalau gak semua impian itu bisa tercapai. Atau kadang perjuangan itu hasilnya belum tentu seindah harapan. Tapi dengan mengimplementasikan sistem zonasi tanpa eksekusi matang, apakah ini bijak untuk karakter sebuah bangsa? Pendidikan adalah akar karakter anak negeri. Kalau masih dibuat sistem coba-coba demi egoisme kabinet, berapa juta anak bangsa lagi yang harus dikorbankan demi sebuah layaknya sistem pendidikan?

B. Sekolah Negeri Favorit, Tetap Jadi Incaran (Saat Ini)

Disini, saya jadi ingat salah satu sahabat masa SMA yang rumahnya berbelas-belas kilometer dari sekolah. Cita-citanya sederhana, bisa mengangkat derajat keluarga dengan ia rajin belajar dan punya prestasi di sekolah. Tinggal di area kabupaten, sekolah favorit hanya ada di dalam kota kabupatennya saja, sementara ia tinggal di desa terpelosok dengan fasilitas sekolah seadanya. Dengan gigih ia belajar, meski harus pinjam buku paket karena tidak adanya uang yang mencukup demi membeli buku sendiri, tidak ikut Bimbel layaknya teman-temannya, tapi ternyata ia bisa berhasil di dalam study dan bahkan karirnya sekarang. Membangun rumah orang tuanya yang semula hanya GEDEK lalu menjadi rumah yang layak, bahkan punya rumah hasil keringatnya di bilangan Depok, Jawa Barat.

Bisa dibilang, teman saya ini salah satu berlian yang negeri ini punya. Masih banyak berlian-berlian lainnya, yang ada di pelosok pedesaan, anak yang pintar, punya mimpi membantu keluarganya. Jika sistem zonasi berlangsung seperti tahun 2019 ini, maka entah berapa berlian yang tidak tergali?

Jikalau pun, dengan dalih penyamarataan sistem pendidikan, demi keadilan bla bla bla, tapi kenapa justru menjadi tidak adil dan menimbulkan protes disana sini?

Nah, sampai sini, kelihatan banget ya saya kontra dan menentang sistem zonasi ini. Gimana sih, katanya berada di zona abu-abu, kok ternyata banyak nentangnya? πŸ˜›

Gini gini, tenang-tenang…

Dengan segala pemikiran para pakar-pakar hebat negeri ini yang menghasilkan sistem Zonasi, saya acungi jempol! Dengan sistem rayon yang *katanya* hanya mengedepankan akademik saja, lalu muncullah sistem penerimaan siswa yang mengesampingkan segala printilan nilai. Fokusnya adalah jarak. Yak jarak. Meski saya dengar-dengar, untuk DKI justru nilai masih jadi faktor penentu? I’m not sure. Mungkin jarak & nilai? Kalau ada yang lebih tau, boleh komen dan share yuk.

 

Zonasi Siap Diterapkan, Ketika …

Intinya mah, saya setuju dengan sistem zonasi ini, asallllllllll

1. Ekosistem Sudah Disiapkan

Pernah kebayang gak sih, dulu jaman mau dibikinnya Taman Safari? Pastilah sebelum aneka satwa dimasukkan ke habitat barunya ini, perlu ada persiapan tempatnya dulu kan? Weh lah, ini gimana tho mbak’e? Masa hewan disamain sama anak-anak yang mau masuk sekolah?

Gini gini, mahluk hidup apapun deh, mau hewan, tumbuhan sampai ke manusia, kalau mau survive di tempat baru, pastilah ada hal-hal yang perlu disiapkan. Buat manusia, minimal mental & psikisnya! Begitu juga dengan sistem pendidikan zonasi ini. Dengan tidak meratanya fasilitas sekolah, antara sekolah negeri favorit dan yang bukan, tentunya selama puluhan tahun, perhatian infrastruktur, sekolah favorit lebih diprioritaskan. Ketika mendadak sistem zonasi diterapkan secara simultan, maka tentu saja ini membuat kepanikan publik.

Guyonan yang beredar, kalau setuju-setuju aja sih dengan sistem zonasi, tapi nanti ketika sudah 10-15 tahun sistem ini dijalankan? Yap, saya pun mengangguk setuju dengan pernyataan ini. Artinya untuk belasan tahun mendatang, sistem ini memang bagus, asal pemerintah juga komit secara nyata membangun semua sekolah secara merata. Pertanyaannya, 10-15 tahun dari sekarang, sistem pendidikannya masih sama atau bakal ganti & coba-coba lagi?

2. Implementasi Zonasi Secara Bertahap

Zonasi ini sistem yang bagus, yes, saya ulang, ini adalah sebuah ide luar biasa. Hanya saja memang, penerapannya terlalu terburu-buru. Bahkan pencantuman kecamatan yang salah dan aneka hal teknis pun terjadi saat berjalannya proses penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Ini sangat terlihat, kalau secara ide keren, secara praktek keteteran dan belum siap! Ibaratnya, ngajak balapan dengan kecepatan tinggi, tapi tracknya belum maksimal.

Zonasi ini bisa lebih rapih, misalkan saja untuk SD terlebih dulu, bisa ditambah dengan aturan untuk area-area tertentu, jangan sampai malah ada sekolah yang kekurangan murid karena sistem zonasi ini. Padahal di lain sisi, masih banyak anak-anak yang cemas harus meneruskan sekolah kemana, ketika swasta bukan pilihan karena faktor biaya yang tidak memungkinkan.

Dampak Zonasi 2019

Evaluasi Zonasi, Plis!

Kacau balaunya penerapan sistem zonasi di tahun 2019 ini, bertepatan dengan usainya gelaran Pilpres dan Presiden terpilih, tentunya ini menjadi harapan bagi banyak orang, supaya sistem ini dibenahi, supaya kekurangan-kekurangannya bisa dieliminasi tahun berikutnya. Apakah perlu #HapusZOnasi2019? Kalau dilihat perlu, iya perlu, tapi apakah mungkin? Ini adalah sebuah kebijakan yang tidak mudah dan tentunya tidak murah. Dan sepertinya memang, sistem ini terus berjalan, meski banyak gronjalan disana-sini. Meski gempuran ke IG pribadi pak Menteri begitu luar biasanya.

Sebagai warga negara biasa, yang punya 2 anak dengan usia sekolah, sangat sangat berharap, misal sistem ini pun masih berlangsung di kabinet terbaru nantinya pun, ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, supaya kualitas pendidikan Indonesia makin baik, merata, adil dan sejahterapun lebih mudah terwujud.

 

Istantina atau lebih dikenal sebagai innaistantina, A Lifestyle Blogger asal Jogjakarta. Selain menulis, motret & yoga adalah hobby yang digelutinya. Kenali lebih dekat melalui IG: @innaistantina

One Comment

Leave a Reply to Juli Dwi Susanti Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *